Pamkab Sumenep Tidak Serius Mengurus Koperasi Desa Merah Putih, dan Hanya Fokus pada Kalendar Event
INDOTECH.EU.ORG - SUMENEP - Pamkab Sumenep Tidak Serius Mengurus Koperasi Desa Merah Putih, dan Hanya Fokus pada Kalendar Event.
Kalender Event Sumenep 2026 diluncurkan dengan gegap gempita di atas panggung Malam Angerah Inovasi Daerah 2025 . Semua event-event yang masuk dalam daftar itu konon diyakini mampu mengangkat ekonomi Sumenep.
Malam itu, semua pejabat bertepuk tangan, tertawa, dan mungkin bahagia. Seolah semua inovasi yang mereka hasilkan sudah mampu mengubah wajah dan mengangkat derajat Sumenep. Seolah pengangguran sudah berkurang drastis, perekonomian masyarakat membaik, dan infrastruktur telah terbangun dengan bagus di kepulauan dan daratan.
Lalu, juga, apakah mereka berpikir soal nasib Koperasi Desa Merah Putih? Entahlah.
Ketahuilah, di tengah kebahagiaan mereka, Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan fakta yang membuat kita menggelengkan kepala.
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digadang sebagai penggerak ekonomi rakyat justru seperti mayat hidup, ada nyawa tapi tak hidup. Bayangkan, dari total 334 koperasi yang dibentuk, hanya 10 KDMP yang benar-benar beroperasi sejak diresmikan pada 14 Juli 2025.
Dari hal itu bisa ditarik hipotesa, Pemkab Sumenep diduga lebih cenderung semangat dan serius mengurus Event dengan menggerakkan seluruh pejabat untuk menyukseskan berbagai kegiatan promosi pariwisata dan event seremonial.
Namun, ketika menyentuh sektor riil seperti penguatan ekonomi desa melalui koperasi desa merah putih, semangat itu seakan padam.
Padahal, manfaat Koperasi Desa Merah Putih bagi masyarakat sangat nyata: memperkuat ekonomi kerakyatan, membuka lapangan kerja, menekan inflasi, serta meningkatkan daya beli petani dan pelaku UMKM.
Semuanya pasti sepakat, bila program ini dijalankan serius, kesejahteraan warga desa bisa meningkat signifikan. Namun, seperti biasa, semangat awal sering berhenti di tengah jalan.
“Sumenep ini memang lucu. Giliran Event Sumenep, semua pejabat diperintah bersungguh-sungguh mendukung penuh. Seolah-olah dari segala event yang sudah dilakukan, Sumenep bisa mandiri dan IKF (Indeks Kemandirian Fiskal) bisa meningkat tajam. Giliran urusan Koperasi Desa Merah Putih, semuanya bersikap seolah itu sama sekali tak penting,” ujar seorang pengamat lokal yang enggan disebut namanya.
Kondisi infrastruktur yang belum tertata, lanjutnya, menjadi ironi tersendiri.
“Infrastruktur kacau balau, lalu kemudian berharap berkah besar dari event-event. Ini kan mimpi namanya. Coba hitung, sudah berapa tahun Sumenep menyelenggarakan event, dan hasilnya apa?PAD Sumenep hingga sekarang masih ngos-ngosan, tidak ada perkembangan signifikan. Lalu apa yang dibanggakan sama para pejabat itu?” katanya serius.
Data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep menunjukkan, 324 KDMP tidak beroperasi karena kendala klasik: keterbatasan modal dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia.
Namun, ketika menyentuh sektor riil seperti penguatan ekonomi desa melalui koperasi desa merah putih, semangat itu seakan padam.
Padahal, manfaat Koperasi Desa Merah Putih bagi masyarakat sangat nyata: memperkuat ekonomi kerakyatan, membuka lapangan kerja, menekan inflasi, serta meningkatkan daya beli petani dan pelaku UMKM.
Semuanya pasti sepakat, bila program ini dijalankan serius, kesejahteraan warga desa bisa meningkat signifikan. Namun, seperti biasa, semangat awal sering berhenti di tengah jalan.
“Sumenep ini memang lucu. Giliran Event Sumenep, semua pejabat diperintah bersungguh-sungguh mendukung penuh. Seolah-olah dari segala event yang sudah dilakukan, Sumenep bisa mandiri dan IKF (Indeks Kemandirian Fiskal) bisa meningkat tajam. Giliran urusan Koperasi Desa Merah Putih, semuanya bersikap seolah itu sama sekali tak penting,” ujar seorang pengamat lokal yang enggan disebut namanya.
Kondisi infrastruktur yang belum tertata, lanjutnya, menjadi ironi tersendiri.
“Infrastruktur kacau balau, lalu kemudian berharap berkah besar dari event-event. Ini kan mimpi namanya. Coba hitung, sudah berapa tahun Sumenep menyelenggarakan event, dan hasilnya apa?PAD Sumenep hingga sekarang masih ngos-ngosan, tidak ada perkembangan signifikan. Lalu apa yang dibanggakan sama para pejabat itu?” katanya serius.
Data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep menunjukkan, 324 KDMP tidak beroperasi karena kendala klasik: keterbatasan modal dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia.
Kepala Bidang Perizinan Kelembagaan Pengawasan dan Pemeriksaan Diskop UKM Perindag Hairil Iskandar mengakui hal itu.
“Itu data mentah ya, karena kami belum melakukan monitoring ke lapangan. Itu hanya berdasarkan informasi sekilas yang kami peroleh,” ucapnya di media jatim, Jumat (24/10/2025).
Menurut Hairil, sebagian besar pengurus koperasi tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam pengelolaan lembaga ekonomi berbasis anggota tersebut.
“Pengurus koperasinya memulai dari nol atau belum pernah bersentuhan dengan koperasi. Akhirnya, untuk memulai itu bingung,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal, Diskop UKM Perindag rutin mengadakan pertemuan virtual setiap Selasa bersama pengurus koperasi dan sejumlah pihak terkait permodalan. Namun, tanpa pendampingan langsung dan pelatihan intensif, upaya itu tampak belum cukup.
Kritik lain datang dari Komisi II DPRD Sumenep. Anggota dewan Juhari menilai Diskop UKM Perindag perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang terbentuk.
“Jangan sampai program pusat ini gagal di daerah akibat kurang maksimalnya Pemkab melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pengurus KDMP. Program Presiden Prabowo ini harus kita sukseskan di Sumenep dan Diskop bertanggung jawab atas hal itu,” tegasnya di media jatim (24/10/2025).
Kemandekan ratusan KDMP di Sumenep memperlihatkan lemahnya sinergi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah.
Jika tidak segera dibenahi, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi proyek simbolik—ramai di awal, sunyi di akhir.
Pemerintah Kabupaten Sumenep kini dihadapkan pada pilihan tegas: melanjutkan pembinaan secara serius agar koperasi benar-benar hidup di desa, atau membiarkan program strategis ini menjadi catatan kegagalan baru dalam pembangunan ekonomi rakyat.
(*)
Menurut Hairil, sebagian besar pengurus koperasi tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam pengelolaan lembaga ekonomi berbasis anggota tersebut.
“Pengurus koperasinya memulai dari nol atau belum pernah bersentuhan dengan koperasi. Akhirnya, untuk memulai itu bingung,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal, Diskop UKM Perindag rutin mengadakan pertemuan virtual setiap Selasa bersama pengurus koperasi dan sejumlah pihak terkait permodalan. Namun, tanpa pendampingan langsung dan pelatihan intensif, upaya itu tampak belum cukup.
Kritik lain datang dari Komisi II DPRD Sumenep. Anggota dewan Juhari menilai Diskop UKM Perindag perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang terbentuk.
“Jangan sampai program pusat ini gagal di daerah akibat kurang maksimalnya Pemkab melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pengurus KDMP. Program Presiden Prabowo ini harus kita sukseskan di Sumenep dan Diskop bertanggung jawab atas hal itu,” tegasnya di media jatim (24/10/2025).
Kemandekan ratusan KDMP di Sumenep memperlihatkan lemahnya sinergi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah.
Jika tidak segera dibenahi, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi proyek simbolik—ramai di awal, sunyi di akhir.
Pemerintah Kabupaten Sumenep kini dihadapkan pada pilihan tegas: melanjutkan pembinaan secara serius agar koperasi benar-benar hidup di desa, atau membiarkan program strategis ini menjadi catatan kegagalan baru dalam pembangunan ekonomi rakyat.
(*)