Ditulis oleh: Natalie Fertig, Camille von Kaenel dan Heather Richards
Diterjemahkan: Indotech
Penutupan pemerintah Amerika Serikat memunculkan ketegangan politik di Washington, tetapi di lapangan, Demokrat dan Republik justru sepakat untuk menjaga agar taman nasional tetap terbuka. Kesepakatan ini mencerminkan pentingnya peran taman nasional bagi ekonomi lokal sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Penutupan pemerintah Amerika Serikat memunculkan ketegangan politik di Washington, tetapi di lapangan, Demokrat dan Republik justru sepakat untuk menjaga agar taman nasional tetap terbuka. Kesepakatan ini mencerminkan pentingnya peran taman nasional bagi ekonomi lokal sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Sebelum Layanan Taman Nasional Amerika Serikat mengeluarkan pedoman internal untuk tetap membuka taman dengan staf terbatas, Gubernur Utah dari Partai Republik, Spencer Cox, dan Gubernur Colorado dari Partai Demokrat, Jared Polis, sudah menyiapkan strategi menjaga keberlangsungan operasional taman. Keduanya bahkan menyiapkan rencana darurat dengan menggunakan dana negara bagian.
Langkah itu dilakukan karena dampak penutupan berpotensi menghantam ekonomi kota-kota kecil seperti Moab, Estes Park, dan Springdale yang bergantung pada arus wisatawan. Tanpa kunjungan, bisnis lokal terancam gulung tikar, sampah menumpuk, hingga toilet umum tak terurus.
Senator John Hickenlooper dari Colorado menegaskan alasan menjaga taman tetap buka bukan sekadar politis. “Ini soal dampak ekonomi. Ini juga soal dampak emosional,” katanya. “Dalam masa sulit seperti ini, taman adalah tempat banyak orang untuk memijat jiwa mereka.”
Taman nasional seperti Yosemite, Grand Canyon, hingga Monumen Nasional Patung Liberty setiap tahun menarik jutaan wisatawan dan menghasilkan miliaran dolar dari sektor pariwisata. Tak heran, kedua kubu politik di Kongres sama-sama berhitung dampak buruk jika taman tutup.
Di Utah, pejabat Dinas Sumber Daya Alam, Redge Johnson, mengaku khawatir dengan masa depan kota-kota kecil di sekitar Bryce Canyon dan Zion National Park. “Kami ingin melihat toilet tetap terbuka, sampah tetap terangkut, dan taman dikelola dengan baik,” ujarnya. Wali Kota Moab, Joette Langianese, juga menyebut ketidakpastian ekonomi bisa mengganggu sektor usaha di wilayahnya.
Taman nasional memang kerap menjadi wajah paling nyata dari penutupan pemerintah. Pada 2013 dan 2019, penutupan sempat menimbulkan kerusakan di Joshua Tree hingga aksi vandalisme di sejumlah taman lain. Karena itu, 40 mantan kepala taman nasional mendesak agar seluruh taman ditutup penuh bila pemerintah gagal menemukan kesepakatan anggaran.
Namun, beberapa pejabat memilih tetap membuka akses. Anggota DPR dari Partai Republik, Jay Obernolte, menegaskan Joshua Tree National Park adalah “tulang punggung ekonomi” komunitas lokal. Menurutnya, penutupan singkat saja bisa memberi konsekuensi serius pada bisnis, hotel, dan restoran.
Colorado bahkan sudah lebih dulu menyiapkan langkah antisipasi. Pada 2023, Gubernur Polis menandatangani perintah eksekutif agar lembaga negara menyiapkan rencana menjaga taman tetap beroperasi saat federal shutdown. Hal ini dilakukan karena rekreasi luar ruang menyumbang 3 persen Produk Domestik Bruto negara bagian itu.
Di sisi lain, Arizona menolak mengulang langkah penyelamatan seperti tahun 2013. Gubernur Katie Hobbs menegaskan keuangan negara tak lagi sanggup menutup biaya operasional taman nasional akibat tekanan kebijakan kesehatan dan tarif era Trump.
Meski begitu, lintas partai tetap muncul suara serupa. Senator Susan Collins dari Maine menyuarakan kekhawatiran atas nasib Acadia National Park. Sementara Polis menegaskan Rocky Mountain National Park akan tetap jadi prioritasnya.
Persoalan pendanaan tetap membayangi. Utah, misalnya, pernah mengeluarkan dana USD 1 juta untuk menutup biaya operasional taman sepuluh tahun lalu, namun tidak pernah diganti oleh pemerintah federal. Sementara penggunaan dana tiket masuk untuk operasional, seperti di era Trump, bahkan sempat dinilai melanggar hukum oleh Badan Akuntabilitas Pemerintah.
Perdebatan politik di Washington mungkin menghasilkan tontonan di televisi nasional. Namun di daerah-daerah kecil yang bergantung pada taman nasional, tarik-menarik anggaran itu berarti satu hal: nasib ekonomi masyarakat lokal yang dipertaruhkan.
Di Utah, pejabat Dinas Sumber Daya Alam, Redge Johnson, mengaku khawatir dengan masa depan kota-kota kecil di sekitar Bryce Canyon dan Zion National Park. “Kami ingin melihat toilet tetap terbuka, sampah tetap terangkut, dan taman dikelola dengan baik,” ujarnya. Wali Kota Moab, Joette Langianese, juga menyebut ketidakpastian ekonomi bisa mengganggu sektor usaha di wilayahnya.
Taman nasional memang kerap menjadi wajah paling nyata dari penutupan pemerintah. Pada 2013 dan 2019, penutupan sempat menimbulkan kerusakan di Joshua Tree hingga aksi vandalisme di sejumlah taman lain. Karena itu, 40 mantan kepala taman nasional mendesak agar seluruh taman ditutup penuh bila pemerintah gagal menemukan kesepakatan anggaran.
Namun, beberapa pejabat memilih tetap membuka akses. Anggota DPR dari Partai Republik, Jay Obernolte, menegaskan Joshua Tree National Park adalah “tulang punggung ekonomi” komunitas lokal. Menurutnya, penutupan singkat saja bisa memberi konsekuensi serius pada bisnis, hotel, dan restoran.
Colorado bahkan sudah lebih dulu menyiapkan langkah antisipasi. Pada 2023, Gubernur Polis menandatangani perintah eksekutif agar lembaga negara menyiapkan rencana menjaga taman tetap beroperasi saat federal shutdown. Hal ini dilakukan karena rekreasi luar ruang menyumbang 3 persen Produk Domestik Bruto negara bagian itu.
Di sisi lain, Arizona menolak mengulang langkah penyelamatan seperti tahun 2013. Gubernur Katie Hobbs menegaskan keuangan negara tak lagi sanggup menutup biaya operasional taman nasional akibat tekanan kebijakan kesehatan dan tarif era Trump.
Meski begitu, lintas partai tetap muncul suara serupa. Senator Susan Collins dari Maine menyuarakan kekhawatiran atas nasib Acadia National Park. Sementara Polis menegaskan Rocky Mountain National Park akan tetap jadi prioritasnya.
Persoalan pendanaan tetap membayangi. Utah, misalnya, pernah mengeluarkan dana USD 1 juta untuk menutup biaya operasional taman sepuluh tahun lalu, namun tidak pernah diganti oleh pemerintah federal. Sementara penggunaan dana tiket masuk untuk operasional, seperti di era Trump, bahkan sempat dinilai melanggar hukum oleh Badan Akuntabilitas Pemerintah.
Perdebatan politik di Washington mungkin menghasilkan tontonan di televisi nasional. Namun di daerah-daerah kecil yang bergantung pada taman nasional, tarik-menarik anggaran itu berarti satu hal: nasib ekonomi masyarakat lokal yang dipertaruhkan.
(*)
