- Sumenep konsisten berada di peringkat tiga kabupaten termiskin Jawa Timur selama satu dekade
- Angka kemiskinan menurun, namun belum mampu mengubah posisi daerah secara signifikan
- Data BPS 2025 menunjukkan persoalan kemiskinan bersifat struktural dan berulang
IndoTech.eu.org - Sumenep - Kabupaten Sumenep kembali mencatatkan diri sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 30 November 2025 menunjukkan persentase penduduk miskin di Sumenep masih berada di angka 17,02 persen, menempatkan wilayah ini pada peringkat ketiga kabupaten termiskin se-Jawa Timur selama sepuluh tahun berturut-turut.
Secara kronologis, kondisi tersebut mencerminkan situasi sosial ekonomi Sumenep dalam rentang satu dekade terakhir. Meski angka kemiskinan menunjukkan tren menurun dari 20,09 persen menjadi 17,02 persen, penurunan tersebut dinilai belum cukup signifikan untuk mendorong perubahan peringkat di tingkat provinsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan.
Secara kronologis, kondisi tersebut mencerminkan situasi sosial ekonomi Sumenep dalam rentang satu dekade terakhir. Meski angka kemiskinan menunjukkan tren menurun dari 20,09 persen menjadi 17,02 persen, penurunan tersebut dinilai belum cukup signifikan untuk mendorong perubahan peringkat di tingkat provinsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan.
Berdasarkan data BPS, total penduduk Kabupaten Sumenep pada 2024 tercatat sekitar 1,14 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 188,48 ribu jiwa pada Maret 2025 masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini memang berkurang 7,94 ribu jiwa dibandingkan Maret 2024, namun laju penurunan tersebut belum mampu menggeser posisi Sumenep dari kelompok daerah dengan kemiskinan tertinggi.
Dalam peta kemiskinan Jawa Timur 2025, Kabupaten Sampang menempati urutan pertama dengan persentase penduduk miskin sebesar 20 persen, disusul Kabupaten Bangkalan 18 persen. Kabupaten Sumenep berada tepat di bawahnya dengan 17 persen, diikuti Kabupaten Probolinggo 16 persen dan Kabupaten Tuban 14 persen. Perbandingan ini menunjukkan kawasan Madura masih mendominasi daftar daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
Sebaliknya, sejumlah daerah perkotaan mencatatkan angka kemiskinan jauh lebih rendah. Kota Batu berada di posisi terendah dengan 2 persen, sementara Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Madiun masing-masing mencatat 3 persen. Kesenjangan ini memperlihatkan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Jawa Timur yang masih cukup tajam.
Dari sisi ekonomi, garis kemiskinan di Kabupaten Sumenep pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp 521.366 per kapita per bulan. Angka ini meningkat 2,92 persen dibandingkan Maret 2024. Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan meningkatnya biaya hidup masyarakat, yang berpotensi menahan percepatan penurunan angka kemiskinan jika tidak diiringi peningkatan pendapatan.
Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2025 tercatat 2,18, turun 2,01 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menurun menjadi 0,47 dari 1,53. Penurunan dua indikator ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi penduduk miskin, namun belum cukup kuat untuk mengatasi akar persoalan.
Secara keseluruhan, data BPS 2025 menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Sumenep bukan sekadar fluktuasi tahunan, melainkan masalah kronis yang terus berulang. Selama sepuluh tahun berada di peringkat tiga termiskin Jawa Timur, penurunan angka kemiskinan belum mampu mengubah peta ketertinggalan wilayah secara nyata dan menuntut evaluasi kebijakan pembangunan yang lebih mendasar.
Dalam peta kemiskinan Jawa Timur 2025, Kabupaten Sampang menempati urutan pertama dengan persentase penduduk miskin sebesar 20 persen, disusul Kabupaten Bangkalan 18 persen. Kabupaten Sumenep berada tepat di bawahnya dengan 17 persen, diikuti Kabupaten Probolinggo 16 persen dan Kabupaten Tuban 14 persen. Perbandingan ini menunjukkan kawasan Madura masih mendominasi daftar daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
Sebaliknya, sejumlah daerah perkotaan mencatatkan angka kemiskinan jauh lebih rendah. Kota Batu berada di posisi terendah dengan 2 persen, sementara Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Madiun masing-masing mencatat 3 persen. Kesenjangan ini memperlihatkan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Jawa Timur yang masih cukup tajam.
Dari sisi ekonomi, garis kemiskinan di Kabupaten Sumenep pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp 521.366 per kapita per bulan. Angka ini meningkat 2,92 persen dibandingkan Maret 2024. Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan meningkatnya biaya hidup masyarakat, yang berpotensi menahan percepatan penurunan angka kemiskinan jika tidak diiringi peningkatan pendapatan.
Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2025 tercatat 2,18, turun 2,01 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menurun menjadi 0,47 dari 1,53. Penurunan dua indikator ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi penduduk miskin, namun belum cukup kuat untuk mengatasi akar persoalan.
Secara keseluruhan, data BPS 2025 menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Sumenep bukan sekadar fluktuasi tahunan, melainkan masalah kronis yang terus berulang. Selama sepuluh tahun berada di peringkat tiga termiskin Jawa Timur, penurunan angka kemiskinan belum mampu mengubah peta ketertinggalan wilayah secara nyata dan menuntut evaluasi kebijakan pembangunan yang lebih mendasar.
(*)
